Masih banyak orang yang mencari informasi tentang cara mengurus IMB ketika ingin membangun atau mengurus legalitas sebuah bangunan. Padahal, sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, istilah Izin Mendirikan Bangunan atau IMB telah digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Pemerintah juga menyediakan SIMBG sebagai sistem elektronik untuk proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan pendataan bangunan gedung.

Perubahan istilah tersebut bukan berarti legalitas bangunan menjadi tidak diperlukan. Justru, pemilik bangunan tetap perlu memastikan bangunan yang akan dibangun, direnovasi, diperluas, atau diubah memenuhi standar teknis yang berlaku.

Baca Juga : Jasa Site Plan Profesional untuk Perizinan Bangunan yang Lebih Mudah

Karena itu, jika Anda sedang mencari cara mengurus IMB, informasi yang perlu dicari sekarang adalah cara mengajukan PBG.

Perubahan ini penting dipahami, terutama bagi pemilik rumah, ruko, kantor, gudang, tempat usaha, maupun bangunan lainnya yang membutuhkan legalitas. Jangan sampai masih menggunakan prosedur lama, sementara proses resmi saat ini sudah menggunakan sistem dan istilah yang berbeda.

Lantas, bagaimana cara mengurus IMB yang sebenarnya sekarang sudah beralih menjadi PBG? Dokumen apa saja yang harus disiapkan? Apakah semua bangunan wajib mengajukan PBG? Dan bagaimana prosesnya melalui SIMBG?

Mari pahami langkahnya secara bertahap agar proses pengurusan legalitas bangunan tidak dimulai dengan informasi yang keliru.

IMB Sudah Digantikan PBG, Apa Artinya?

Sebelum membahas cara mengurus IMB, hal pertama yang perlu dipahami adalah perubahan dari IMB menjadi PBG.

PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Jadi, PBG bukan sekadar perubahan nama dari IMB.

Konsepnya berkaitan dengan pemenuhan standar teknis bangunan.

Pemerintah melalui SIMBG menjelaskan bahwa penyelenggaraan PBG dan SLF dilakukan dengan berpedoman pada PP Nomor 16 Tahun 2021. Sistem tersebut juga menyediakan proses pengajuan secara elektronik sehingga pemohon tidak perlu mengajukan PBG secara manual.

Hal ini membuat pencarian dengan kata kunci cara mengurus IMB perlu disesuaikan dengan ketentuan terbaru.

Jika Anda ingin membangun rumah baru, misalnya, proses yang perlu dipelajari adalah pengajuan PBG melalui SIMBG.

Begitu juga ketika sebuah bangunan akan direnovasi secara signifikan, diperluas, atau mengalami perubahan tertentu. Kebutuhan perizinannya perlu dilihat berdasarkan kondisi dan jenis perubahan yang dilakukan.

Namun, bukan berarti IMB lama otomatis tidak berlaku.

Menurut informasi resmi SIMBG, IMB yang diterbitkan sebelum PP Nomor 16 Tahun 2021 masih dinyatakan berlaku sepanjang bangunan telah terbangun dan tidak mengalami perubahan. Untuk kondisi tertentu, IMB lama juga dapat digunakan dalam proses SLF.

Artinya, pemilik bangunan yang sudah mempunyai IMB sebaiknya tidak langsung menganggap dokumennya harus diganti tanpa melihat kondisi bangunan.

Apa Saja yang Perlu Disiapkan Sebelum Mengajukan PBG?

Salah satu penyebab proses pengurusan bangunan menjadi lebih lama adalah dokumen belum dipersiapkan sejak awal.

Padahal, sebelum mengajukan permohonan melalui SIMBG, pemohon perlu memastikan dokumen prasyarat dan data bangunan sudah tersedia.

Panduan resmi SIMBG menjelaskan bahwa pemohon PBG perlu memiliki dokumen prasyarat, antara lain dokumen izin pemanfaatan ruang dan dokumen lingkungan.

Selain itu, terdapat beberapa kelompok dokumen yang perlu diperhatikan.

Pertama adalah dokumen kepemilikan atau data tanah.

Dokumen ini digunakan untuk menunjukkan informasi mengenai tanah tempat bangunan akan didirikan.

Kedua adalah data umum pemilik dan penyedia jasa perencanaan konstruksi.

Data tersebut dapat mencakup identitas pemilik atau pemohon serta data penyedia jasa yang berkaitan dengan perencanaan bangunan.

Ketiga adalah data teknis bangunan.

Bagian ini sangat penting karena PBG tidak hanya berkaitan dengan administrasi. Rencana teknis bangunan harus memenuhi standar yang berlaku.

Panduan SIMBG menyebutkan data teknis antara lain mencakup data arsitektur, struktur, serta mekanikal, elektrikal, dan plumbing atau MEP.

Karena itu, cara mengurus IMB atau PBG sebaiknya tidak dimulai dari sekadar membuat akun SIMBG.

Persiapkan terlebih dahulu data dan dokumen yang dibutuhkan.

Jika dokumen sudah lengkap, proses pengajuan dapat dilakukan dengan lebih terarah.

Sebaliknya, jika dokumen teknis belum siap, mengajukan terlalu cepat justru dapat membuat proses membutuhkan perbaikan.

Bagaimana Cara Mengurus IMB atau PBG Melalui SIMBG?

Setelah memahami perubahan IMB menjadi PBG dan mempersiapkan dokumen, tahap berikutnya adalah melakukan pengajuan melalui SIMBG.

SIMBG merupakan sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan pendataan bangunan gedung.

Secara sederhana, prosesnya dapat dimulai dengan membuat atau menggunakan akun pemohon pada sistem.

Setelah masuk ke dalam sistem, pemohon memilih jenis layanan bangunan gedung yang sesuai dengan kebutuhannya.

Selanjutnya, data pemilik, data tanah, informasi bangunan, dan dokumen yang dipersyaratkan perlu dimasukkan sesuai kondisi sebenarnya.

Di sinilah ketelitian menjadi sangat penting.

Jangan asal memasukkan luas bangunan hanya agar formulir cepat selesai.

Data yang dimasukkan harus sesuai dengan dokumen dan kondisi bangunan karena informasi tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan.

Setelah data dan dokumen diajukan, permohonan akan diproses oleh pihak pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa permohonan PBG dan SLF yang masuk melalui SIMBG diproses oleh dinas teknis yang menangani bangunan gedung dan dinas perizinan tingkat kabupaten/kota sesuai lokasi bangunan.

Jadi, pengajuan melalui SIMBG bukan berarti sertifikat atau persetujuan langsung terbit secara otomatis.

Ada proses pemeriksaan yang tetap harus dilalui.

Untuk PBG, rencana teknis bangunan akan diperiksa untuk mengetahui kesesuaiannya dengan standar teknis yang berlaku. Pemerintah menjelaskan bahwa proses konsultasi dengan tenaga ahli dapat diperlukan untuk menilai apakah rencana teknis memenuhi standar tersebut.

Apakah Semua Bangunan Harus Memiliki PBG?

Pertanyaan ini cukup sering muncul ketika seseorang mulai mencari cara mengurus IMB.

Jawabannya perlu dilihat berdasarkan jenis dan kondisi bangunan serta ketentuan yang berlaku.

Secara umum, bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan aktivitas perlu memenuhi standar teknis untuk menjamin keselamatan penggunanya. Pemerintah melalui SIMBG menjelaskan bahwa standar teknis bangunan perlu dipenuhi mulai dari tahap perencanaan hingga bangunan dibongkar.

PBG berkaitan dengan tahap sebelum pembangunan atau perubahan bangunan dilakukan.

Setelah bangunan selesai dibangun, terdapat pula SLF atau Sertifikat Laik Fungsi yang berkaitan dengan kelayakan bangunan untuk dimanfaatkan.

Karena itu, PBG dan SLF tidak sebaiknya dipandang sebagai dua dokumen yang berdiri sendiri.

PBG berkaitan dengan persetujuan atas rencana pembangunan atau perubahan bangunan.

SLF berkaitan dengan kelaikan fungsi bangunan sebelum dimanfaatkan.

Untuk bangunan yang sudah terbangun dan belum mempunyai IMB atau PBG sebelumnya, pemerintah menjelaskan bahwa prosesnya dilakukan melalui SLF bangunan eksisting dan dapat diajukan sekaligus sehingga outputnya berupa PBG dan SLF.

Hal tersebut menjadi penting bagi pemilik bangunan lama yang selama ini masih bertanya mengenai cara mengurus IMB.

Daripada langsung mengajukan berdasarkan asumsi, lebih baik kondisi bangunan diperiksa terlebih dahulu.

Apakah sudah memiliki IMB?

Apakah bangunan sudah mengalami renovasi?

Apakah luas bangunan berubah?

Apakah fungsi bangunan masih sama?

Apakah terdapat dokumen lama yang masih tersedia?

Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat menentukan langkah yang perlu dilakukan berikutnya.

Berapa Lama Proses Pengurusan PBG?

Waktu pengurusan menjadi salah satu hal yang paling sering dipertanyakan ketika seseorang mencari cara mengurus IMB atau PBG.

Berdasarkan informasi pada layanan resmi Kementerian Pekerjaan Umum, proses pengajuan PBG dan SLF secara normal membutuhkan sekitar 28 hari kerja, di luar waktu yang diperlukan apabila terdapat perbaikan dokumen.

Angka tersebut perlu dipahami dengan tepat.

28 hari kerja bukan berarti setiap pengajuan pasti selesai dalam waktu tersebut tanpa memperhatikan kondisi dokumen.

Jika dokumen membutuhkan perbaikan atau data teknis belum memenuhi persyaratan, proses dapat membutuhkan waktu tambahan.

Karena itu, salah satu cara paling efektif untuk membantu memperlancar proses bukan mencari jalan pintas, tetapi memastikan dokumen dan data sudah dipersiapkan dengan benar sejak awal.

Kelengkapan dokumen saja juga belum cukup.

Kesesuaian antara data administrasi, gambar teknis, dan kondisi bangunan perlu diperhatikan.

Contohnya, luas bangunan dalam dokumen berbeda dengan luas bangunan yang sebenarnya.

Atau fungsi bangunan dalam data tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan di dalamnya.

Perbedaan seperti ini dapat menjadi hal yang perlu diperbaiki sebelum proses dapat dilanjutkan.

Apa yang Membuat Pengurusan PBG Bisa Lebih Mudah?

Setelah memahami prosesnya, sebenarnya ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan agar pengurusan PBG lebih terarah.

Pertama, jangan mulai dari istilah lama saja.

Jika Anda mencari cara mengurus IMB, pahami bahwa istilah dan mekanisme yang digunakan sekarang adalah PBG dan pengajuannya dilakukan melalui SIMBG.

Kedua, kumpulkan seluruh dokumen bangunan yang masih tersedia.

Dokumen tanah, identitas pemilik, dokumen lingkungan, dokumen tata ruang, gambar bangunan, serta data teknis lainnya perlu diperiksa sesuai kebutuhan permohonan.

Ketiga, pastikan kondisi fisik bangunan sesuai dengan dokumen.

Jika terdapat perbedaan, jangan langsung melakukan pengajuan sebelum mengetahui bagaimana perbedaan tersebut harus ditangani.

Keempat, gunakan bantuan tenaga profesional apabila Anda kesulitan menyiapkan aspek teknis.

Pemerintah sendiri menjelaskan bahwa proses konsultasi PBG dapat melibatkan tenaga ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian terkait bangunan gedung.

Kelima, gunakan kanal resmi untuk memantau permohonan.

SIMBG menyediakan fitur pelacakan permohonan menggunakan nomor registrasi. Sistem tersebut juga mendokumentasikan data bangunan yang telah dimasukkan sehingga dapat digunakan ketika dibutuhkan di kemudian hari.

Dengan memahami tahapan sejak awal, proses pengurusan legalitas bangunan tidak lagi terasa seperti sekadar mengisi formulir.

Ada persiapan, pemeriksaan, pemenuhan standar teknis, pengajuan, hingga proses evaluasi oleh pihak yang berwenang.

Dan bagi Anda yang selama ini masih menggunakan kata kunci cara mengurus IMB untuk mencari informasi, hal terpenting yang perlu diingat adalah IMB telah beralih menjadi PBG, sehingga prosedur yang perlu dipelajari sekarang adalah pengurusan PBG melalui SIMBG.

Baca Juga : Konsultan Jasa Penyusunan PBG 2026