Ketika membangun rumah, ruko, kantor, gudang, atau bangunan lainnya, ada satu istilah yang mungkin sering Anda dengar: surat IMB. Bagi sebagian orang, IMB masih dianggap sebagai dokumen utama yang membuktikan bahwa sebuah bangunan sudah memiliki izin. Tidak sedikit pula pemilik bangunan yang sampai sekarang mencari informasi mengenai cara mengurus surat IMB karena menganggap dokumen tersebut masih menjadi istilah resmi untuk perizinan bangunan.
Namun, ada perubahan penting yang perlu dipahami. Saat ini, istilah IMB sudah digantikan dengan PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung. Perubahan tersebut merupakan bagian dari perubahan sistem penyelenggaraan bangunan gedung setelah berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. PP tersebut berlaku sejak 2 Februari 2021 dan mencabut PP Nomor 36 Tahun 2005.
Baca Juga : Jasa PBG Rumah Tinggal Cepat dan Sesuai SIMBG
Lalu, bagaimana dengan surat IMB yang sudah dimiliki masyarakat sebelum perubahan tersebut?
Apakah otomatis tidak berlaku?
Ternyata tidak sesederhana itu.
SIMBG Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa IMB yang diterbitkan sebelum berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2021 masih dinyatakan berlaku sepanjang bangunan telah terbangun dan tidak mengalami perubahan. Setelah PP tersebut berlaku, pemerintah daerah menerbitkan PBG sebagai perizinan bangunan gedung.
Karena itu, memahami apa itu surat IMB tidak cukup hanya dengan mengetahui kepanjangannya. Anda juga perlu memahami perbedaan antara IMB dan PBG, kapan dokumen IMB lama masih dapat digunakan, serta apa yang harus dilakukan apabila bangunan belum memiliki legalitas bangunan.
Pembahasan ini penting agar pemilik bangunan tidak salah mengambil langkah ketika mengurus legalitas.
Apa Itu Surat IMB?
Surat IMB adalah dokumen perizinan yang dahulu digunakan sebagai dasar legalitas untuk pembangunan, perubahan, perluasan, pengurangan, atau perawatan bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku pada masa IMB masih digunakan.
Secara sederhana, IMB merupakan bentuk perizinan bangunan yang diberikan pemerintah daerah kepada pemilik bangunan.
Pada sistem lama, IMB menjadi salah satu dokumen penting sebelum seseorang membangun atau melakukan perubahan terhadap bangunan.
Misalnya, seseorang ingin membangun rumah dua lantai. Pada masa berlakunya sistem IMB, pemilik perlu mengurus IMB dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditentukan.
Hal yang sama dapat berlaku untuk bangunan komersial seperti ruko, kantor, gudang, tempat usaha, maupun bangunan lainnya.
Karena itu, ketika seseorang menyebut “surat IMB”, yang dimaksud biasanya adalah dokumen legalitas bangunan yang diterbitkan melalui mekanisme perizinan bangunan pada sistem sebelumnya.
Namun, istilah tersebut kini lebih banyak digunakan untuk merujuk pada dokumen lama.
Untuk proses perizinan bangunan yang mengikuti sistem saat ini, istilah yang digunakan adalah PBG.
Perubahan ini penting karena pencarian informasi menggunakan kata kunci “surat IMB” terkadang menghasilkan informasi lama yang sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku sekarang.
Pemilik bangunan harus mampu membedakan antara dokumen IMB yang sudah diterbitkan pada masa lalu dengan pengajuan perizinan bangunan yang dilakukan saat ini.
Apakah Surat IMB Masih Berlaku?
Pertanyaan ini menjadi salah satu hal yang paling sering muncul ketika membahas legalitas bangunan.
Jawabannya: surat IMB yang diterbitkan sebelum berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2021 tidak otomatis menjadi tidak berlaku.
SIMBG Kementerian Pekerjaan Umum secara resmi menjelaskan bahwa IMB yang diterbitkan sebelum lahirnya PP Nomor 16 Tahun 2021 tetap berlaku sepanjang bangunan telah terbangun dan tidak mengalami perubahan.
Artinya, pemilik bangunan yang sudah memiliki IMB lama tidak harus langsung menganggap dokumennya tidak sah hanya karena istilah PBG sekarang digunakan.
Kondisi bangunan juga menjadi faktor penting.
Jika bangunan sudah terbangun sesuai dokumen dan tidak mengalami perubahan, IMB lama masih dapat memiliki fungsi sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, situasinya dapat berbeda apabila bangunan mengalami perubahan.
Misalnya, pemilik melakukan perluasan bangunan, menambah lantai, mengubah fungsi, atau melakukan perubahan tertentu yang berkaitan dengan bangunan.
Dalam kondisi seperti itu, pemilik tidak seharusnya hanya mengandalkan surat IMB lama.
Perlu dilihat kembali apakah perubahan tersebut membutuhkan proses perizinan atau pemenuhan persyaratan bangunan melalui mekanisme PBG.
Karena itu, jika Anda mempunyai surat IMB lama, jangan langsung membuang atau menganggapnya tidak berguna.
Simpan dokumen tersebut sebagai bagian dari arsip legalitas bangunan dan periksa kondisi bangunan dibandingkan dengan dokumen yang dimiliki.
Mengapa IMB Berubah Menjadi PBG?
Perubahan dari IMB menjadi PBG bukan sekadar perubahan singkatan.
Perubahan tersebut merupakan bagian dari perubahan paradigma penyelenggaraan bangunan gedung.
PP Nomor 16 Tahun 2021 menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan bangunan gedung setelah perubahan regulasi. Database resmi BPK menyebutkan bahwa PP tersebut mengatur hal-hal pokok dan normatif mengenai penyelenggaraan bangunan gedung, sedangkan ketentuan pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan lain.
Dalam sistem PBG, perhatian tidak hanya diarahkan pada keberadaan dokumen administratif.
Aspek pemenuhan standar teknis bangunan juga menjadi bagian penting.
PBG diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
Dengan demikian, ketika membandingkan surat IMB dengan PBG, pemilik bangunan perlu melihat lebih luas daripada sekadar pergantian nama.
Sistem penyelenggaraan bangunan gedung juga mengalami perubahan.
Proses PBG saat ini dilakukan melalui SIMBG, yaitu Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang digunakan untuk penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan pendataan bangunan gedung.
Perubahan tersebut membuat pemilik bangunan perlu menyesuaikan cara memperoleh informasi.
Jika dulu masyarakat mencari “cara membuat surat IMB”, sekarang pencarian yang lebih relevan untuk pembangunan baru adalah informasi mengenai PBG dan proses pengajuannya melalui SIMBG.
Apa Perbedaan Surat IMB dengan PBG?
Meskipun sama-sama berkaitan dengan legalitas bangunan, IMB dan PBG berasal dari kerangka regulasi yang berbeda.
IMB merupakan istilah yang digunakan dalam sistem sebelumnya, sedangkan PBG merupakan perizinan yang digunakan dalam sistem penyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021.
Pada sistem IMB, perizinan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
Sementara dalam konsep PBG, fokusnya berkaitan dengan pemenuhan standar teknis bangunan gedung.
Perbedaan ini membuat pemilik bangunan tidak dapat begitu saja menyamakan dokumen IMB lama dengan proses PBG yang berlaku saat ini.
Untuk bangunan baru, pemilik perlu mengikuti mekanisme PBG.
SIMBG juga secara jelas menyediakan layanan pengajuan PBG dan menjelaskan bahwa penyelenggaraan PBG dan SLF berpedoman pada PP Nomor 16 Tahun 2021.
Dengan kata lain, jika Anda sedang merencanakan pembangunan baru, jangan mencari jalur pengurusan surat IMB seperti sistem lama.
Gunakan mekanisme PBG yang berlaku saat ini.
Namun, apabila Anda membeli atau memiliki bangunan lama yang sudah memiliki IMB, dokumen tersebut tetap perlu diperiksa berdasarkan kondisi bangunan dan ketentuan yang berlaku.
Bagaimana Jika Bangunan Sudah Berdiri tetapi Tidak Memiliki Surat IMB?
Situasi ini cukup sering ditemukan, terutama pada bangunan lama.
Ada bangunan yang sudah berdiri selama bertahun-tahun tetapi pemiliknya tidak mempunyai dokumen IMB. Ada juga pemilik yang memiliki dokumen lama tetapi data bangunannya tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang.
Kondisi seperti ini tidak sebaiknya diselesaikan dengan membuat dokumen secara sembarangan.
Pemilik perlu melihat status bangunan secara keseluruhan.
SIMBG memberikan informasi bahwa untuk bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB atau PBG sebelumnya, pengurusan dilakukan melalui proses SLF bangunan eksisting dan apabila diperlukan permohonan PBG dilakukan sekaligus sehingga outputnya dapat berupa dokumen PBG dan SLF.
Ini menunjukkan bahwa legalitas bangunan eksisting memiliki mekanisme yang perlu diperhatikan secara khusus.
Pemilik bangunan sebaiknya menyiapkan data mengenai kondisi bangunan, fungsi bangunan, luas, jumlah lantai, serta dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya.
Jangan langsung menyimpulkan bahwa karena bangunan sudah berdiri maka legalitasnya otomatis aman.
Bangunan yang sudah lama berdiri tetap perlu memenuhi ketentuan yang berlaku ketika hendak dilakukan proses legalisasi atau pengajuan tertentu.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Surat IMB Hilang?
Selain bangunan yang tidak memiliki IMB, ada juga pemilik yang sebenarnya pernah memiliki surat IMB tetapi dokumennya hilang.
Dalam situasi seperti ini, langkah pertama bukan langsung membuat dokumen baru.
Pemilik sebaiknya terlebih dahulu mencari data atau arsip yang berkaitan dengan dokumen tersebut.
Informasi mengenai pemilik, lokasi bangunan, nomor IMB, tahun penerbitan, dan data bangunan dapat membantu proses penelusuran.
Jika dokumen diterbitkan pada masa lalu, informasi dan arsipnya dapat berkaitan dengan pemerintah daerah yang menerbitkannya.
Karena mekanisme administrasi bangunan telah berubah, cara mendapatkan kembali informasi mengenai dokumen lama juga dapat berbeda tergantung daerah dan periode penerbitannya.
Untuk itu, pemilik dapat melakukan konfirmasi kepada instansi teknis atau layanan perizinan pemerintah daerah terkait.
Jangan terburu-buru menganggap surat IMB yang hilang berarti harus mengurus PBG dari awal.
Status dokumen dan kondisi bangunan harus diperiksa terlebih dahulu.
Jika bangunan masih menggunakan dokumen IMB lama yang sah dan tidak mengalami perubahan, dokumen tersebut memiliki ketentuan tersendiri sebagaimana dijelaskan oleh SIMBG.
Mengapa Legalitas Bangunan Perlu Diperiksa Secara Berkala?
Legalitas bangunan bukan sesuatu yang sebaiknya hanya diperhatikan ketika hendak menjual properti atau mengurus kebutuhan administrasi.
Kondisi bangunan dapat berubah seiring waktu.
Pemilik bisa melakukan renovasi, penambahan lantai, perubahan fungsi ruangan, perluasan area, atau perubahan lain yang berpotensi berkaitan dengan persyaratan bangunan.
Karena itu, dokumen lama perlu dibandingkan dengan kondisi bangunan saat ini.
Jika surat IMB yang dimiliki menunjukkan bangunan dua lantai tetapi kondisi aktual sudah menjadi tiga lantai, misalnya, pemilik perlu mendapatkan penjelasan mengenai status perubahan tersebut.
Hal yang sama berlaku ketika fungsi bangunan berubah secara signifikan.
Dokumen legalitas seharusnya mencerminkan kondisi bangunan yang sebenarnya.
Apabila terdapat perbedaan, jangan menunggu sampai muncul kebutuhan mendesak baru melakukan pemeriksaan.
Pemeriksaan sejak awal dapat membantu pemilik mengetahui apakah diperlukan proses lanjutan melalui mekanisme PBG atau dokumen bangunan lainnya.
Dengan begitu, legalitas bangunan dapat dikelola secara lebih tertib dan tidak hanya bergantung pada keberadaan satu dokumen lama.
Baca Juga : Jasa Site Plan Profesional untuk Perizinan Bangunan yang Lebih Mudah
